Jokowi terjungkal JK jadi presiden ?

Jakarta – Para politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) terkait kisruh yang masih bergejolak di internal parlemen.

Perppu untuk mengubah MD3 kini menjadi benteng terakhir dan harapan satu-satunya bagi PDIP dan koalisinya untuk melawan hegemoni Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai seluruh simpul kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, manuver politik KIH ini justru bisa sangat berbahaya lantaran berpotensi menjadi celah bagi KMP yang menjadi penguasa di parlemen untuk melakukan impeachment (penggulingan kekuasaan) terhadap Jokowi dan membuatnya terjungkal dari kursi presiden.

“Jika Perppu benar-benar diterbitkan, itu akan menjadi bukti sangat kuat bahwa Perppu dibuat hanya untuk kepentingan politis partai pendukung Jokowi,” kata Jajat, seperti dikutip RMOL, Kamis 30 Oktober 2014.

Di lain pihak, lanjut Jajat, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kini rajin bersafari politik ke para petinggi KMP. Pertemuan JK dengan para petinggi KMP tentunya bukan hanya ajang silaturahmi biasa, mengingat JK pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar).

Safari politik JK diawali pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan Capres Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2014 lalu di Istana Wakil Presiden. Selang tiga hari JK bertemu Aburizal Bakrie di tempat yang sama, kemudian pada Rabu (29/10/2014) lalu bertemu Amien Rais di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

“Posisi JK yang menguntungkan bisa menjadi senjata ampuh. Jika JK saat ini meminta perlindungan KMP sekaligus menggulingkan Presiden Jokowi, tentu bisa. Bila benar terjadi seperti ini maka tidak ada pilihan lain bagi KIH, Mega, dan Jokowi selain menuruti dan membuka jalan ke RI-1 untuk JK,” tutup Jajat.